Indonesia Darurat Ketenagakerjaan, Momentum 1 Mei, KSN Mendesak Buat UU Pokok Ketenagakerjaan Yang Berkeadilan Sosial

Makassar, Dip4news.com – Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) dan seluruh Federasi Anggotanya di berbagai wilayah, setidaknya 7 provinsi dan lebih dari 10 Kabupaten/Kota melakukan aksi turun ke jalan melakukan aksi memperingati hari buruh Internasional 1 Mei, yang di kenal dengan May Day.

Di Kota Makassar diawali aksi dengan pembukaan yang sampaikan presiden KSN, Mukhtar Guntur K, dalam Pidato Politiknya sebanyak 3 lembar, dimulai jam 09:30 Wita, sebagai tanda dimulainya aksi serentak yang dilakukan KSN, seluruh jajaran pengurus mulai dari Pimpinan Nasional, Pimpinan Provinsi, dan seluruh Federasi Anggota KSN sampai pada tingkatan Basis, Serikat Pekerja Anggota/Serikat Buruh Anggota.

Mukhtar mengawali pidatonya dengan menyapa seluruh kaum buruh di berbagai Negara yang memperingati 1 Mei  sebagai momentum perlawanan kaum buruh diseluruh Dunia. “Peristiwa May Day pada akhir abad 19 atau tepatnya pada 1 mei 1886 di Chicago Amerika Serikat merupakan peristiwa yang sangat penting bagi sejarah peradaban umat manusia di muka bumi. Perubahan sistem perbudakan ke sistem upahan merupakan gambaran perubahan corak produksi feodal menjadi kapitalistik. Tentu perubahan sistem tersebut tidaklah terjadi dengan mudah tanpa perlawanan yang kaum buruh itu sendiri”,tegasnya.

“Krisis multidimensi yang menjalar ke berbagai negara dibelahan dunia adalah fakta menunjukkan kegagalan sistem ekonomi politik kapitalisme dan menuju kebangkrutannya. Untuk memecahkan krisis yang dialami maka NegaraNegara kapitalis menjalankan skema penghisapan yang lebih massif diberbagai sektor penghidupan rakyat yang didominasinya di seluruh negeri. Dominasi ekonomi Kapitalisme, Indonesia justru menjadi pelayan utama bagi kepentingan modal dan menghamba kepada system ekonomi kapitalisme global dengan menjalankan agenda neoliberalisme di dalam negeri. Indonesia adalah negeri bergantung yang pertumbuhan ekonominya pada modal asing”, pungkas Mukhtar diatas mobil tronton yang dijadikan mobil komando.

Sekretaris Jendral KSN, Ruhiyat, menambahkan bahwa melebarnya ketimpangan kesejahteraan ini juga tercermin dari terpusatnya akumulasi kekayaan pada minoritas penduduk Indonesia. Mengacu data Credit Suisse, Bank Dunia mencatat kelompok 10 persen orang kaya Indonesia menguasai sekitar 77 persen dari seluruh kekayaan aset dan keuangan di negeri ini. Bila dipersempit lagi, 1 persen orang terkaya Indonesia menghimpun separuh total aset negara ini” ,ujarnya.

Ketimpangan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah mendahulukan kepentingan para pemilik modal dibandingkan kepentingan rakyat pekerja. Sejak masa reformasi bergulir hingga saat ini, kebijakan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hanya akan dirasakan oleh segelintir orang yang menjadi pemilik modal serta kelompok yang berkuasa. Sementara rakyat pekerja/buruh masih berada dalam posisi yang sama, yakni “berada ketidakpastian kerja, upah yang tidak layak bagi kemanusiaan, tetap merajalela sistem kontrak outsourcing, pemberangusan serikat (union busting) BPJS yang mencerminkan bisnis sosial, belum lagi tenaga kerja asing yang semakin marak terakhir-terakhir ini. Intinya kehidupan yang bagi rakyat pekerja/buruh Indonesia masih sangat memprihatinkan karena tidak adanya regulasi yang dapat menjamin”, tegasnya.

Ruhiyat menegaskan, bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan khususnya Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undangundang No. 02 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial dan Undang-Undang  24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial termasuk Undang Undang otonomi daerah yang mengatur tentang Desentralisasi Ketenagakerjan, masih sangat mengibiri hak-hak pekerja/buruh, dengan kata lain Undang-undang tersebut jauh dari perwujudan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Dasar 1945.  Bahwa akibat dari Undang-undang tersebut dan banyak lagi Undang-undang lainnya, yang mnyebabkan  kemiskinan dan penderitaan tidak bisa di pungkiri, masih saja terjadi  dan dialami rakyat pekerja di Indonesia diantaranya :

Yang pertama;  adalah politik upah murah sama saja penghianatan Konstitusi. Berapapun besar upah yang kita terima, tetap saja tidak ada apa-apanya dibandingkan besarnya nilai-lebih yang kita serahkan pada pengusaha dalam produksi. Buruh/pekerja hanya dibayar cukup untuk hidup hari itu, dan harus tetap datang ke pabrik esok harinya, dan tetap harus produktif. Setidaknya upah harus memenuhi  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bukan upah murah seperti UMK/UMP dengan mengacu pada PP 78 dan membiarkan penentuan upah pada tingkat kota/kabupaten dan provinsi, ini sebenarnya bentuk pembiaran pemerintahan pusat lepas tangan dari tugas pokoknya dalam perlindungan rakyat pekerja.

Yang kedua; adalah Kontrak dan outsourcing sama saja perbudakan moderen. Negara Republik Indonesia di dirikan dengan bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan, segala bentuk penghisapan atas satu manusia terhadap manusia yang lainnya. Dan membentuk Pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanatkan tersebut tertuang dalam Konstitusi dan dasar Negara kita (UUD’1945 dan Pancasila). Namun, amanat itu tidak terlaksana sebagai mana mestinya. Di sector buruh misalnya, system kerja kontrak dan outsourcing sangat bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan dasar Negara kita. Sistem kerja kontrak dan outsourcing menyebabkan rakyat kehilangan kepastian kerja, dan hak atas pekerjaan yang layak bagi rakyat pekerja menjadi jauh dari kenyataan.

Yang ketiga; Union Busting atau pemberangusan serikat. Berserikat adalah hak semua warga negara sebagaimana di amahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. berserikat adalah salah satu kebutuhan bagi buruh Indonesia, dengan  berserikat-pun   terkadang posisi tawar masih sangat lemah di hadapan pengusaha. Kecuali serikat buruh yang solid dan mempunyai plafrom perjuangan yang jelas, bisa jadi posisi tawar tinggi dihadapan pengusaha.  Di Indonesia sendiri, kebebasan berserikat diakui secara formal melalui UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Begitu pula, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi melalui Keppres No. 82 Tahun 1998. Namun, hadirnya berbagai macam aturan itu ternyata bukan jaminan bagi terwujudnya kebebasan berserikat untuk buruh. Union busting/ pemberangusan serikat terus terjadi dan korbannya terus berjatuhan. Sanksi perusahaan terhadap pengurus dan anggota serikat, intimidasi dan tindakan diskriminatif, adalah tindakan yang umum dilakukan untuk melemahkan serikat buruh.

Yang keempat; Badan penyelengara jaminan sosial (BPJS) sama saja lembaga bisnis asurasnsi atau rentenir. Pembangunan yang berdasar pada sistem kapitalisme hanya mengekspolitasi tenaga kerja dan kekayaan alam, maka harapan rakyat Indonesia untuk pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara tidak akan dipenuhi. Hak warga Negara antara lain meliputi: Perlindungan hak atas pekerjaan dan pengidupan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas perumahan yang murah, hak atas lingkungan yang bersih, hak atas transportasi publik yang baik, hak atas kemerdekaan berkeyakinan dan masih banyak lagi sebagai wujud nyata dari perlindungan sosial. Jaminan sosial (BPJS) yang diterapkan pemerintah hari ini masih merupakan program yang kapitalistik. BPJS tidak berbeda dengan lembaga asuransi dan rentenir yang mengumpulkan dana rakyat tanpa perlindungan yang kurang jelas. Maka di tengah kemiskinan dan kehinaannya rakyat pekerja Indonesia akan selalu ditindas dan dihisap oleh kapitalisme dan negara secara bersamaan.

Yang kelima; Otonomi ketenagakerjaan adalah bentuk lepas tangan pemerintah pusat.  Permasalahan ketenagakerjaan yang tak kunjung selesai di daerah sampai akhirnya harus melibatkan berbagai pihak, tidak terlepas dari ketenagakerjaan di otonomikan, dimana pegawai khususnya kepala Dinas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kewenangan penuh Gubernur, Bupati/Walikota. Sehingga Kepala Dinas kebanyakan tidak paham atau tidak mengerti regulasi ketenagakerjaan. Akhirnya permasalahan ketenagakerjaan sering memunculkan kegaduhan dan tak kunjung selesai akibat pegawai Dinas  ketenagakerjaan jauh dari profesionalisme sebagai penegak hukum undang-undang ketenagakerjaan. Dan pemerintah pusat khususnya Kementrian Ketenagakerjaan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi  apa-apa terhadap pegawai Dinas Ketenagakerjaan di daerah dan pemerintah pusat lepas tangan padahal masalalah ketenagakerjaan tidak hanya masalah dalam negeri tapi juga menjadi masalah internasional.

Yang keenam; Kriminalisasi rakyat pekerja masih terjadi di berbagai daerah. Kita juga di pertontonkan dengan sangat jelas di mana aparat penegak hukum telah melakukan kriminalisasi terhadap pejuang-pejuang hak asasi seperti, buruh, Petani, Nelayan, Masyarakat Adat, Perempuan, Miskin Kota, Pemuda dan mahasiswa. Dan yang lebih miris lagi terjadinya penggusuran di mana-mana atas nama pembangunan. Padahal pembangunan dapat dilakukan tanpa melakukan penggusuran.

“Menurut Ruhiyat, dengan pertimbangan tersebut, kami  menyatakan bahwa Indonesia Darurat Ketenagakerjaan. Dimana berbagai regulasi yang dilahirkan yang mengatur ketenagakerjan masih sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai mana yang di jamin oleh UUD 1945. Bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, KSN mendesak untuk segera membuat UU baru yang ber-pri-kemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan segera mencabut :   1. UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  2. UU 02 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial  3. UU BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan  4. UU yang mengatur tentang Desentralisasi Ketenagakerjan”.

“Kami mendesak  pemerintah untuk segera melakukan diantara ; 1. Buat Undang-undang pokok ketenagakerjaan yang baru dan lahir dalam proses yang demokatis serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. 2. Hapuskan Otonomi wujudkan sentralisasi Ketenagakerjaan 3. Hentikan politik upah murah (UMP/UMK, PP 78); Wujudkan Upah Nasional yang manusiawi. 4. Hentikan  sistem kerja kontrak/outsourcing, Wujudkan kepastian kerja.  5. Bubarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Wujudkan perlindungan sosial untuk rakyat tanpa syarat. 6. Hentikan union busting/pemberangusan serikat, Wujudkan kebebasan berserikat. 7. Proteksi Digitalisasi ekonomi; wujudkan rasa aman untuk menjaga harkat dan martabat sebagai bangsa yang berdaulat dan berbudaya. 8. Tolak Kriminalisasi; Buruh, Tani, Nelayan, Miskin Kota, Masyarakat Adat, Perempuan, Pemuda, Mahasiswa yang berjuang untuk kemanusiaan; Wujudkan Keadilan Hukum tanpa Diskriminasi”,tegas Ruhiyat.

Dengan momentum 1 mei 2018 ini, “Saya sebagai Sekjen KSN  menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat pekerja se nusantara melakukan konsolidasi gerakan untuk pembangunan kekuatan seluas mungkin dengan berbagai gerakan pemuda, mahasiswa, perempuan dan gerakan rakyat lainnya untuk tidak lelah memperjuangan masa depan yakni kesejahteraan sejati untuk semua”.

(red/tim)

About Konfederasi Serikat Nusantara 23 Articles
Sarana Informasi Perburuhan yang Progresif, Solid, Berdaulat diterbitkan oleh Pimpinan Nasional Konfederasi Serikat Nusantara

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*